H Slamet Junaidi “Sentil” Usulan Musrenbang: Harus Tepat Sasaran dan Berdampak Nyata
SAMPANG, SuaraPertiwi.id — Bupati Sampang menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2027 bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan forum krusial penentu arah kebijakan pembangunan daerah. Penegasan itu disampaikan saat membuka Musrenbang RKPD 2027 di Kecamatan Robatal, Senin (26/01/2026).
Di hadapan jajaran pemerintah daerah, DPRD, kepala desa, tokoh masyarakat, hingga organisasi masyarakat sipil, Bupati secara terbuka mengingatkan agar Musrenbang tidak dijadikan rutinitas administratif tanpa dampak nyata bagi warga. “Setiap usulan harus menjawab persoalan riil di lapangan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Musrenbang tidak boleh berhenti pada daftar keinginan,” tegasnya.
Bupati menyatakan, forum Musrenbang merupakan instrumen koreksi kebijakan sekaligus ruang kontrol publik terhadap arah pembangunan daerah. Karena itu, ia menuntut agar usulan dari Kecamatan Robatal benar-benar terukur, prioritatif, dan selaras dengan agenda besar pembangunan Kabupaten Sampang tahun 2027.
Pada periode kedua kepemimpinannya, Bupati Sampang bersama Wakil Bupati H. Ahmad Mahfudz mengakui bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin berat, terutama di tengah dinamika kebijakan nasional dan keterbatasan fiskal daerah. Namun demikian, komitmen untuk menuntaskan visi Sampang Hebat Bermartabat Plus ditegaskan tetap menjadi arah utama.
Tema pembangunan Kabupaten Sampang pada RKPD Tahun 2027, yakni “Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah dan Kualitas Layanan Dasar yang Merata,” disebut sebagai respons atas ketimpangan layanan dasar dan rendahnya daya saing ekonomi di sejumlah wilayah, termasuk kawasan perdesaan.
Empat prioritas utama pembangunan ditegaskan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan penurunan kemiskinan, penguatan infrastruktur konektivitas berwawasan lingkungan, hingga digitalisasi tata kelola pemerintahan. Bupati menekankan bahwa prioritas tersebut harus tercermin nyata dalam usulan Musrenbang, bukan sekadar jargon perencanaan.
Bupati juga membeberkan capaian pembangunan yang telah diraih, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 64,86 pada tahun 2021 menjadi 67,23 pada tahun 2025, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 2,44 persen pada tahun 2025. Meski demikian, ia secara jujur mengakui bahwa capaian tersebut belum mampu menjawab seluruh persoalan struktural, terutama kemiskinan yang masih berada di angka 20,61 persen. “Angka-angka ini menunjukkan ada pergerakan, tetapi belum cukup. Kita tidak boleh berpuas diri,” tandasnya.
Dalam forum tersebut, Bupati juga secara terbuka menyampaikan dampak kebijakan pengurangan dana transfer pusat ke daerah yang menyebabkan sejumlah usulan pembangunan belum dapat direalisasikan. Kondisi itu, menurutnya, menuntut perubahan pola kerja birokrasi yang lebih adaptif dan inovatif.
Ia menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak terus bergantung pada dana transfer pusat, melainkan aktif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mencari skema pendanaan alternatif.
Menutup sambutannya, Bupati Sampang menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan di Kecamatan Robatal sangat bergantung pada soliditas kolaborasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat. Tanpa sinergi yang kuat, Musrenbang hanya akan menjadi catatan tahunan tanpa realisasi. (SIR)