Gelora Sampang: Pilkada Langsung Tinggalkan Luka Panjang, DPRD Dipilih untuk Akhiri Perpecahan Sosial
SAMPANG, SuaraPertiwi.id — Realitas pahit Pilkada langsung di Kabupaten Sampang kembali disorot tajam. Meski pesta demokrasi telah usai, luka sosial yang ditinggalkan justru tak kunjung sembuh. Perpecahan di tengah masyarakat bertahan lama, bahkan hingga lebih dari satu tahun pasca-Pilkada.
Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Sampang, Moch. Rompi’i, menegaskan bahwa Pilkada langsung bukan sekadar memicu konflik sesaat, tetapi menciptakan retakan sosial berkepanjangan yang merusak harmoni masyarakat di tingkat akar rumput.
“Kita semua sudah tahu, Pilkada di Sampang itu selalu menyisakan perpecahan. Bukan cuma saat tahapan Pilkada berlangsung, tapi sampai satu tahun bahkan lebih setelahnya, masyarakat masih terbelah,” tegas Rompi’i, Senin (19/01/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bukti nyata bahwa sistem pemilihan langsung gagal merawat persatuan warga. Polarisasi politik tidak berhenti di bilik suara, melainkan menjalar ke kehidupan sosial sehari-hari.
“Pilkada sudah selesai, tapi dendam politik masih hidup di masyarakat. Ini yang berbahaya. Hubungan sosial rusak, kepercayaan hilang, dan pembangunan ikut terhambat,” ujarnya.
Rompi’i menilai, pemilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan solusi paling rasional untuk memutus mata rantai konflik horizontal yang selama ini menggerogoti Sampang.
“Kalau bupati atau wali kota dipilih oleh DPRD, tidak akan ada lagi perpecahan di tingkat masyarakat. Rakyat tidak lagi diseret dalam pertarungan politik yang penuh provokasi. Masyarakat bisa kembali fokus pada kehidupan sosial dan ekonomi,” katanya.
Ia menegaskan, dengan sistem tersebut, masyarakat tidak lagi menjadi objek mobilisasi politik yang rawan memicu gesekan, kekerasan, bahkan korban jiwa.
“Dengan DPRD yang memilih, Pilkada tidak lagi menjadi ajang adu massa. Tidak ada lagi provokasi di bawah. Di tingkat masyarakat, suasana akan jauh lebih kondusif,” tandasnya.
DPD Partai Gelora Sampang meyakini, perubahan sistem Pilkada bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi langkah strategis untuk memulihkan persatuan sosial dan mengakhiri stigma konflik yang selama ini melekat pada Kabupaten Sampang. (SIR)