Buka Musrenbang RKPD 2027, Bupati Sampang Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat dan Infrastruktur
SAMPANG, SuaraPertiwi.id – Bupati Sampang H. Slamet Junaidi secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun 2027 di Pendapa Trunojoyo, Senin (09/03/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Sampang H. Ahmad Mahfudz, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Prof. Dydin Rudi Prasetya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiyawan, jajaran Forkopimda Kabupaten Sampang, Ketua TP PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sampang, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat se-Kabupaten Sampang, perwakilan BUMD, serta Forum Anak.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Sampang, Umi Hanik Laila, dalam laporannya menyampaikan bahwa tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Sampang telah dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RKPD, Musrenbang RKPD tingkat kecamatan, hingga Musrenbang RKPD tingkat kabupaten. “Seluruh tahapan telah dilalui sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD Kabupaten Sampang,” ujarnya.
Ia juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sampang mencapai angka 67,3 dan terus mengalami peningkatan. Selain itu, tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,2 persen, sementara pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,3 persen.
Sementara itu, Indeks Layanan Infrastruktur yang diukur melalui survei kepuasan masyarakat berada pada angka 7, serta Indeks Reformasi Birokrasi juga menunjukkan peningkatan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Iwan Efendi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungan DPRD terhadap program-program Pemerintah Kabupaten Sampang yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Kami di DPRD pada prinsipnya mendukung program Pemerintah Kabupaten Sampang yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan,” ungkapnya.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah memperkuat program ketahanan pangan, mengingat dinamika kondisi global yang tidak menentu. “Melihat kondisi global saat ini, kami mengusulkan adanya program ketahanan pangan agar Kabupaten Sampang tidak terlalu bergantung pada daerah lain,” tambahnya.
Selain itu, ia juga berharap dinas terkait dapat mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), serta terus mendorong kemudahan investasi dan menjaga kondusivitas wilayah.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Prof. Dydin Rudi Prasetya, menyampaikan bahwa pembangunan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk amanah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa daerah memiliki peran strategis dalam menyukseskan pembangunan nasional, sehingga diperlukan keselarasan antara program pemerintah pusat dan daerah.
Sementara itu, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting dalam menyerap aspirasi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Bupati menekankan sejumlah isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan daerah, di antaranya penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi melalui sektor agribisnis dan UMKM, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, serta peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sampang untuk terus memprioritaskan kebutuhan masyarakat dalam setiap program pembangunan. “Kami akan memprioritaskan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Sampang,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kerja sama dalam menyukseskan program pembangunan daerah. (SIR)