BANGKALAN, SuaraPertiwi.id – Dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (pokir) DPRD Kabupaten Bangkalan kembali menjadi sorotan publik. Forum Pemuda Bangkalan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera mengambil langkah tegas dan tidak membiarkan kasus tersebut berlarut-larut tanpa kejelasan. Jum’at (01/05/2026).
Sejumlah laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dana hibah disebut telah masuk ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Namun hingga kini, penanganannya dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan, sehingga memunculkan kekecewaan di kalangan masyarakat.
Forum Pemuda Bangkalan menilai kondisi ini berbeda dengan penanganan kasus serupa di Kabupaten Pamekasan yang telah memasuki tahap penahanan tersangka. Perbedaan tersebut memicu pertanyaan terkait keseriusan penegakan hukum di wilayah Bangkalan.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, ditemukan indikasi adanya proyek fiktif yang bersumber dari dana hibah. Modus yang diduga terjadi yakni pencairan anggaran tanpa realisasi fisik kegiatan atau pembangunan.
Perwakilan Forum Pemuda Bangkalan menyampaikan bahwa berbagai laporan dugaan hibah fiktif seharusnya segera ditindaklanjuti secara profesional dan transparan. Mereka menilai, lambannya proses hukum berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Selain itu, Forum Pemuda juga mengingatkan agar penanganan kasus korupsi tidak dijadikan ajang kepentingan tertentu. Mereka meminta aparat penegak hukum bekerja secara objektif dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.
Masyarakat Bangkalan kini berharap adanya langkah konkret dari pihak berwenang. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Madura akan semakin menurun.
Sebagai bentuk pengawasan, masyarakat juga mendorong keterlibatan lembaga yang lebih tinggi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan. (SIR)