SAMPANG, SuaraPertiwi.id – Skandal dugaan penyelewengan BBM subsidi kembali meledak di Kabupaten Sampang. Sebuah video viral membongkar praktik mencurigakan di SPBU 54.692.01 Ketapang, di mana Solar dinyatakan “habis” untuk masyarakat umum, namun justru mengalir lancar ke jerigen, memantik amarah publik dan menguatkan dugaan permainan kotor dalam distribusi BBM subsidi.
Video berdurasi 1 menit 4 detik itu memperlihatkan ironi telanjang di ruang publik. Sebuah plang besar bertuliskan “SOLAR HABIS” terpampang jelas di area SPBU. Namun pada saat yang sama, petugas justru tetap melayani pengisian BBM Solar ke dalam jerigen, sementara antrean kendaraan roda empat dibiarkan mengular tanpa kepastian, dengan alasan stok kosong.
Rekaman tersebut direkam oleh Bejos Lintas Pantura, seorang warga, pada Sabtu malam (10/1/2026) pukul 19.08 WIB. Dalam video itu tampak beberapa jerigen berjejer rapi di salah satu dispenser, diisi Solar secara lancar dan tanpa hambatan, sementara masyarakat umum dipaksa menunggu—bahkan dipulangkan—dengan dalih klasik: stok habis.
“Kalau memang solar habis, kenapa jerigen masih bisa diisi? Jangan bodohi masyarakat. Ini jelas merugikan rakyat,” ujar warga perekam video dengan nada kesal.
Peristiwa ini langsung memicu kemarahan publik. Warganet menilai kejadian tersebut bukan sekadar kelalaian petugas, melainkan indikasi kuat praktik tidak jujur dalam distribusi BBM subsidi yang selama ini kerap dikeluhkan namun jarang terbongkar ke permukaan.
Padahal, aturan pengisian BBM menggunakan jerigen sangat ketat. Solar subsidi hanya boleh diisikan ke jerigen dalam kondisi tertentu, wajib dilengkapi surat rekomendasi resmi dari instansi berwenang—seperti pemerintah desa atau kepolisian—dan hanya untuk kepentingan khusus, seperti nelayan, petani, atau keadaan darurat.
Namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada kejelasan apakah pengisian jerigen di SPBU tersebut disertai dokumen sah atau justru menjadi bagian dari modus lama penyelewengan BBM subsidi yang kembali terulang dan dipertontonkan secara terang-terangan.
Masyarakat pun mendesak Pertamina, BPH Migas, serta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan dan tidak menutup mata. Warga menilai pembiaran terhadap praktik seperti ini hanya akan memperparah kelangkaan BBM dan melanggengkan ketidakadilan bagi konsumen umum.
“Kami minta Pertamina jangan pura-pura buta. Ini bukan hanya soal aturan dilanggar, tapi soal hak rakyat yang diinjak-injak,” tegas Abdullah, salah satu aktivis setempat.
Sejak diunggah, video tersebut menuai gelombang kecaman. Banyak warganet mendesak agar izin operasional SPBU 54.692.01 Ketapang dievaluasi secara serius, bahkan dicabut jika terbukti melanggar prosedur dan terlibat dalam praktik penyelewengan BBM subsidi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SPBU 54.692.01 Ketapang masih bungkam, belum memberikan klarifikasi resmi apa pun terkait viralnya video tersebut. Sikap diam ini justru memperkuat kecurigaan publik dan menambah tekanan agar kasus ini tidak berakhir sebagai tontonan viral semata.
Publik kini menunggu: apakah negara benar-benar hadir membela hak rakyat, atau kembali kalah oleh permainan kotor di balik pompa bensin? (SIR)